Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi melempar wacana agar penerimaan siswa baru mulai dari tingkat SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, bagi siswa perempuan harus melalui tes keperawanan. Tes tersebut dilakukan dengan tujuan menangkal banyaknya hubungan seks bebas di kalangan pelajar.
"Wacana ini diharapkan bisa menangkal hubungan seks bebas di kalangan pelajar. Dengan adanya atuiran ini diharapkan menciptakan budaya malu bagi kalangan pelajar, sehingga takut melakukan hal perbuatan yang dilarang oleh agama tersebut," kata
Menurut Bambang Susatyo, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, kepada wartawan Rabu (22/9). Bambang, ini baru wacana, dan akan dirapatkan kembali sebelum dibuat dalam bentuk peraturan daerah.
Bambang mengatakan bila diketahui siswi sewaktu di tes terbukti tidak perawan, bukan berarti tidak bisa diterima di sekolah tempat dia mendaftar, karena bisa saja hilangnya keperawanan akibat kecelakaan bukan melalui hubungan seks bebas.
"Peraturan itu nanti tidak berarti seseorang diketahui tidak lagi perawan lantas tidak bisa ikut sekolah. Tujuan kita hanya memberi rasa malu, sehingga para pelajar takut akan melakukan perbuatan tersebut. Bisa saja hasil tes itu akan diberi tahu kepada orang tua masing-masing supaya bisa mengetahui apa yang telah terjadi dengan anak mereka", ujarnya.
Wacana tes keperawanan dan keperjakaan bagi siswa-siswi yang diajukan oleh salah satu anggota DPRD Jambi, Bambang Bayu Suseno juga menuai kritikan dari anggota DPR RI Komisi X M Hanif Dhakiri.
Sebab, hal itu dikhawatirkan akan membunuh karakter para pelajar. “Usul tes keperawanan itu menurut saya tidak jelas apa maksudnya. Jadi saya mempertanyakan ini. Jika niatnya adalah untuk melindungi siswa kita dari kecenderungan bergaul bebas, apa bisa dengan cara begitu,” kata Hanif
Menurut politisi muda PKB itu wacana tes keperawanan dikhawatirkan akan membunuh karakter para siswa dan siswi yang akan masuk ke Sekolah Menengah Umum. Selain itu hal ini juga bisa melanggar HAM dari calon murid itu sendiri, sehingga hendaknya wacana tersebut dipikirkan kembali.
“Saya khawatir hal ini justru membunuh karakter anak dan berpotensi melanggar hak dasar individu atas tubuhnya sendiri. Itu berpotensi melanggar HAM dan sama sekali tidak mendidik karena hanya menangkap fenomena post factumnya. Saya khawatir itu engga bermakna apa-apa buat peningkatan moral remaja kita,” ungkapnya.
Kendati demikian dirinya setuju jika pemerintah ingin benar-benar memberantas pergaulan bebas dikalangan remaja. Namun cara yang digunakan haruslah mementingkan dan mengedepankan HAM sehingga tidak membunuh karakter masing-masing individu.
“Saya setuju ekses pergaulan bebas harus diantisipasi, dikendalikan dan ditekan serendah mungkin. Tetapi caranya harus benar-benar tepat, tidak melanggar HAM, tidak berpotensi membunuh karakter dan masa depan anak, serta efektif untuk mencapai tujuan pemeliharaan moral anak,” tandasnya.
-dalam.jpg)
-dalam.jpg)
