Kementerian Perhubungan dan DPR sudah membuat undang-undang soal ERP. Apakah nanti diterapkan atau tidak sangat bergantung kepada Pemprov DKI Jakarta.
"Pemprov dapat memungut restribusi dan peraturannya sudah ada," ucap Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan, Bambang S Ervan, di Jakarta, Senin (10/5).
Menurut rencana, dalam peraturan ERP nanti setiap pengendara mobil yang melintas di kawasan berpenumpang tiga orang atau lebih, akan dikenakan retribusi Rp 20.000. Sedangkan retribusi untuk kendaraan roda dua (motor) besarannya belum diketahui.
Sementara itu, Pemprov DKI berencana menerapkan ERP bertarif Rp 20.000 untuk mobil dan Rp 7.000 untuk sepeda motor. ERP merupakan salah satu upaya membatasi kendaraan di jalan.
Kepala Dinas Perhubungan DKI M Tauchid, Senin (10/5) menyatakan, PP No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan PP 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memang belum mengatur ERP. "Kita sudah meminta pertimbangan Kementerian Keuangan, namun saat dibahas di DPR persoalan itu tuntas," katanya melalui telepon di Jakarta, semalam.
Sebelum menerapkan ERP, kata Tauchid, Dishub DKI akan melakukan uji coba di sejumlah ruas jalan yang selama ini menjadi kawasan 3 in 1. Uji coba akan dilaksanakan setelah aturan tetang ERP ditetapkan dengan terlebih dulu menyediakan payung hukumnya.
Pungut rertibusi
Ervan menambahkan, setiap kota yang memenuhi kriteria tertentu dimungkinkan untuk mengambil restribusi sesuai UU No 22 tahun 2009. "Berapa jumlah atau besaran retribusinya, angkanya masih dalam pembahasan," ujarnya.
Di DKI Jakarta, sejumlah ruas jalan yang masuk peraturan itu antara lain Jalan Sisingamangaraja, Jenderal Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka Barat, Majapahit, Gajah Mada, Pintu Besar Selatan, Pintu Besar Utara, Hayam Wuruk, dan sebagian wilayah Gatot Subroto serta Rasuna Said.
Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta menunjukkan, peningkatan jumlah kendaraan pribadi sangat luar biasa, yakni mencapai 1.117 per hari atau sekitar 9 persen per tahun. Peningkatan jumlah kendaraan ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan luas dan jalan. Pertumbuhan jalan relatif tetap, yakni sekitar 0,01 persen per tahun. Jka pembenahan pola transportasi tidak dilakukan, maka pada 2014 Jakarta diperkirakan akan macet total.
Secara terpisah, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Condro Kirono menilai, sistem ERP lebih efektif untuk mengurangi (menekan) kemacetan di Jakarta dibanding sistem 3 in 1. Sebab, katanya sistem 3 in 1 masih dapat dihindari, misalnya dengan menggunakan jasa para joki. "Sehingga kemacetan lalu lintas tetap saja terjadi di jalan-jalan protokol," kata Condro.
Condro menjelaskan, Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin sudah memenuhi syarat untuk diberlakukan sistem ERP karena kedua jalur protokol ini sudah tersedia angkutan massal yang memadai, seperti bus Transjakarta koridor I.
Condro memperkirakan, nilai retribusi akan disesuaikan dengan volume kendaraan yang melintas di jalan yang diberlakukan ERP. "Semakin banyak volume kendaraan, semakin mahal tarif ERP-nya. Namun jika volume kendaraan sedikit, tarifnya juga semakin murah," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar